 |
| Foto Aksi/Ist |
Mereka mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Untuk Keadilan Rakyat. Dalam undangan aksi nya, disampaikan bahwa mereka akan menyerahkan satu bundel bukti data dugaan KKN Kuota Haji di Kementerian Agama RI.
Seperti kita ketahui bersama bahwa Kasus Dugaan KKN Kuota haji ini telah menyita perhatian publik hingga DPR RI membentuk pansus angket haji untuk melakukan penyelidikan.
Sudah ada berbagai elemen masyarakat yang melapor ke KPK terkait Dugaan KKN Kuota haji, mulai dari Gerakan Aktifis Mahasiswa UBK Bersatu, Front Pemuda Anti Korupsi terakhir Badan Eksekutif Mahasiswa STMIK Jayakarta telah mendorong agar KPK segera menindaklanjuti laporan dugaan KKN Kuota haji.
Hari ini didepan KPK kami dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Untuk Keadilan Rakyat tentu dengan semangat anti korupsi berdiri didepan KPK untuk bicara kebenaran dan fakta hukum bahwa ada seorang Menteri Agama dengan secara sadar diduga mengangkangi peraturan perundangan. Ucap raffi.
Lanjutnya, Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan membuat kebijakan sendiri terkait kuota haji tanpa keterlibatan DPR.
Sekali lagi saya tegaskan didalam UU No. 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh pasal 64 ayat 2 bahwa kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8% dari Kuota Haji Indonesia.
Jadi sesuai ketentuan undang- undang dari total 241.000 diambil 8% seharusnya kuota haji khusus adalah 19.280. Eh malah ini Gus Yaqut menetapkan kuota haji khusus sebesar 27.680. Berarti ada kuota haji reguler 8.400 yang digeser ke kuota khusus. Ini jelas perbuatan melawan hukum. Ujarnya.
Tunggu apalagi seharusnya KPK sebagai Aparat Penegak Hukum segera memeriksa dan menangkap Yaqut Menteri Agama RI karena fakta hukum ini.
Bagaimanapun Bapak Presiden yang telah melobi kerajaan Arab Saudi sehingga kita mendapat tambahan kuota haji sebesar 20.000. Bapak Presiden harus berhentikan segera Menteri Agama RI agar penyelidikan kasus ini berjalan fokus.
Raffi : Koordinator Aksi
0 Komentar