Pemkab Banyuasin Gelar Forum Konsultasi Publik RKPD 2027, Sekaligus Rilis Data Sektoral 2025
Pemkab Banyuasin menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2027 di Pangkalan Balai yang dirangkaikan dengan Rilis Data Sektoral Banyuasin 2025. Wabup Netta Indian menegaskan arah perencanaan mendorong transformasi ekonomi berkelanjutan melalui inovasi dan hilirisasi industri hijau berbasis data.
Pemerintahan • Perencanaan Pembangunan • Pangkalan Balai
Pemkab Banyuasin menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2027 yang dirangkaikan dengan Rilis Data Sektoral Banyuasin 2025. Forum ini menjadi tahapan awal penyusunan dokumen perencanaan yang partisipatif, transparan, dan berbasis data.
Pemerintah Kabupaten Banyuasin menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyuasin Tahun 2027 sebagai tahapan awal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan Rilis Data Sektoral Kabupaten Banyuasin Tahun 2025 sebagai dasar perencanaan yang lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tema Forum
Forum mengusung tema “Percepatan Transformasi Ekonomi Berbasis Inovasi Hilirisasi Industri Hijau”. Tema ini menekankan arah pembangunan yang mendorong nilai tambah sumber daya lokal, perluasan kesempatan kerja, serta menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Banyuasin Netta Indian didampingi Sekretaris Daerah Banyuasin Erwin Ibrahim, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perangkat daerah, camat, unsur Forkopimda, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, hingga perwakilan DPRD.
Arah RKPD 2027: Transformasi Ekonomi Berkelanjutan
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Netta Indian menegaskan bahwa penyusunan RKPD Tahun 2027 diarahkan untuk mendorong transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan melalui penguatan inovasi dan hilirisasi industri ramah lingkungan. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah sumber daya lokal dan tetap menjaga aspek lingkungan.
Netta juga menyampaikan bahwa masukan dan kritik dari tokoh agama maupun tokoh masyarakat menjadi bagian penting untuk memastikan pembangunan berjalan berkeadilan, berkelanjutan, serta memperhatikan nilai sosial dan kearifan lokal. Keterlibatan lintas elemen dinilai sebagai wujud komitmen membangun Banyuasin secara inklusif dan kolaboratif.
Paparan BPS dan Masukan DPRD
Dalam forum tersebut, perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan gambaran umum kondisi makro ekonomi dan sosial daerah yang digunakan sebagai dasar perumusan arah kebijakan pembangunan. Data statistik disebut menjadi referensi untuk penentuan prioritas pembangunan yang tepat sasaran dan berbasis fakta.
Sementara itu, unsur DPRD Kabupaten Banyuasin menyampaikan pandangan strategis terkait sinkronisasi program RKPD dengan kebutuhan masyarakat serta arah kebijakan pembangunan daerah. DPRD mendorong agar dokumen RKPD yang disusun benar-benar mencerminkan aspirasi warga dan memberi dampak nyata di lingkungan masyarakat.
Rilis Data Sektoral 2025 Jadi Dasar Perencanaan
Rilis Data Sektoral Kabupaten Banyuasin Tahun 2025 memuat indikator penting bidang sosial, ekonomi, kependudukan, dan pembangunan daerah. Data sektoral ini menjadi dasar perencanaan yang lebih akurat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam penyusunan RKPD 2027.
About The Author
