Camat Sembawa Koordinasi dengan BPS untuk Groundcheck PBI-JK Katastropik Tahap 1

0

“Koordinasi ini dilakukan untuk memastikan groundcheck PBI-JK katastropik berjalan lancar serta meningkatkan akurasi dan validitas data agar bantuan perlindungan kesehatan tepat sasaran.”

Camat Sembawa berkoordinasi dengan petugas BPS dan pendamping sosial terkait groundcheck PBI-JK katastropik tahap 1 di ruang kerja.

Koordinasi pemerintah kecamatan bersama BPS dan pendamping sosial untuk pelaksanaan groundcheck PBI-JK Katastropik Tahap 1 di Kecamatan Sembawa, Banyuasin. Sumber: Dokumentasi/Media sosial.

Sumber: Dokumentasi/unggahan media sosial resmi setempat.

Pemerintahan • Layanan Kesehatan • Kecamatan Sembawa

Camat Sembawa berkoordinasi dengan BPS dan pendamping sosial untuk memastikan groundcheck PBI-JK Katastropik Tahap 1 berjalan lancar serta data penerima sesuai kondisi riil masyarakat.

Senin, 2 Maret 2026Lokasi: Lalang, SembawaAgenda: Groundcheck PBI-JK

SEMBawa — Camat Sembawa Drs. Erman Taufik, M.M melaksanakan kegiatan koordinasi bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan pendamping sosial terkait pelaksanaan groundcheck PBI-JK Katastropik Tahap 1 di wilayah Lalang, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin.

Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di lapangan berjalan lancar, sekaligus meningkatkan akurasi dan validitas data. Selain itu, kegiatan ini ditujukan agar peserta penerima Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) katastropik yang terdata benar-benar sesuai dengan kondisi riil masyarakat.

Koordinasi ini dilakukan untuk memastikan groundcheck PBI-JK katastropik berjalan lancar serta meningkatkan akurasi dan validitas data agar program perlindungan kesehatan tepat sasaran.

Fokus pada Akurasi Data dan Kelancaran di Lapangan

Melalui sinergi antara pemerintah kecamatan, BPS, dan pendamping sosial, pelaksanaan groundcheck diharapkan dapat berjalan optimal. Hasilnya, program perlindungan kesehatan bagi masyarakat dapat lebih tepat sasaran dan memberi manfaat maksimal sesuai kebutuhan di lapangan.

Koordinasi Lintas Unsur untuk Pelayanan Publik

Langkah koordinasi ini juga menjadi bagian dari upaya penguatan tata kelola data dalam pelayanan publik, terutama pada program yang menyangkut jaminan kesehatan. Pemerintah kecamatan mendorong kolaborasi lintas unsur agar proses pendataan dan verifikasi dapat lebih rapi, transparan, dan akuntabel.

About The Author

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan