Dinsos Banyuasin Hadiri Musrenbang RKPD 2027 di Tanjung Lago, Dorong Program Sosial Tepat Sasaran
“Musrenbang Kecamatan Tanjung Lago menjadi forum penyelarasan aspirasi masyarakat dengan prioritas RKPD 2027, termasuk penguatan program kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial yang tepat sasaran.”
Pemerintahan • Kecamatan Tanjung Lago • Kabupaten Banyuasin
Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin menghadiri Musrenbang Kecamatan dan penyusunan RKPD Tahun 2027 di Tanjung Lago, Senin (9/2/2026). Forum ini menjadi wadah penyelarasan aspirasi masyarakat dengan prioritas pembangunan daerah, termasuk penguatan program kesejahteraan sosial.
Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin menghadiri agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang dilaksanakan di Kecamatan Tanjung Lago, Senin (9/2/2026). Kehadiran perangkat daerah ini menjadi bagian dari proses perencanaan pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan.
“Musrenbang Kecamatan menjadi forum strategis untuk menyerap aspirasi masyarakat dan menyelaraskan usulan pembangunan dengan prioritas daerah yang akan dituangkan dalam RKPD 2027.”
Dihadiri Sekretaris Dinsos dan Jajaran
Dalam kegiatan tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin dihadiri oleh Sekretaris Dinas Sosial, Muhammad Firdaus Har, S.Pd., M.Si, didampingi Kepala Subbagian Administrasi Kepegawaian dan Umum, Ida Royani, S.Sos., M.Si, beserta jajaran staf.
Forum Penyelarasan Aspirasi dan Prioritas Daerah
Musrenbang Kecamatan menjadi ruang pembahasan berbagai isu dan kebutuhan masyarakat sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan. Usulan pembangunan dari tingkat kecamatan diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah yang akan dituangkan dalam RKPD 2027, agar program yang disusun relevan dan tepat sasaran.
Komitmen Dinsos pada Kesejahteraan Sosial
Melalui keikutsertaan pada Musrenbang ini, Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin menegaskan komitmen mendukung perencanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat serta penguatan pelayanan sosial yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Konteks: Penguatan Koordinasi Program Sosial
Penguatan koordinasi lintas wilayah dan evaluasi program sosial juga menjadi perhatian dalam berbagai agenda pemerintah daerah. IDN Update sebelumnya memuat informasi terkait penguatan mekanisme pendataan dan evaluasi bantuan sosial yang bisa menjadi konteks pembaca.
Baca juga: Alur pendataan korban bencana dari RT/Desa ke Dinsos/BPBD versi warga dan Cara ajukan bantuan darurat setelah bencana: berkas dan foto yang perlu disiapkan .
About The Author
