Exit Meeting BPK RI Dorong Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Banyuasin

Pangkalan Balai – Pemerintah Kabupaten Banyuasin menggelar pertemuan penutupan (exit meeting) dengan tim pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Selatan di Guest House Rumah Dinas Bupati Banyuasin. Pertemuan ini menjadi penutup rangkaian pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2025.

Exit meeting tersebut sekaligus menjadi forum evaluasi bersama untuk menyempurnakan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah, setelah pemeriksaan yang berlangsung selama 30 hari kerja, terhitung sejak 25 November hingga 24 Desember 2025.

Pemeriksaan Fokus pada Belanja Daerah

Tim BPK memaparkan sejumlah temuan sementara yang berkaitan dengan pengeluaran daerah dan pengelolaan kepegawaian, termasuk mutasi dan cuti. Pemeriksaan difokuskan pada Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

Rapat dipimpin oleh Sekretaris Daerah Banyuasin, Erwin Ibrahim, didampingi Asisten III Bidang Administrasi Umum Zakirin dan Kepala Inspektorat Alamsyah, bersama jajaran pejabat terkait.

“Kami menerima setiap masukan dari BPK sebagai bahan perbaikan yang sangat berharga. Semua temuan akan kami tindaklanjuti dengan serius demi pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Sekda Erwin Ibrahim.

Komitmen Tindak Lanjut dan Koordinasi

Sekda menginstruksikan seluruh unit kerja untuk segera berkoordinasi dengan tim BPK dalam melengkapi dokumen pendukung. Langkah ini juga mencakup penyelesaian temuan tahun-tahun sebelumnya dan pengisian lembar verifikasi berdasarkan kondisi di lapangan.

“Kami akan bekerja sama dengan cepat dan tepat untuk memastikan seluruh administrasi keuangan lengkap dan sesuai aturan. Ini merupakan wujud komitmen kami dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab,” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Banyuasin menegaskan komitmennya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran, serta menjaga kemitraan yang baik dengan BPK RI demi mendukung pelayanan publik yang optimal.